Yayasan yang mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogotirto, Berbah, Sleman, memutuskan untuk menghentikan sementara operasional dapur umum. Keputusan tersebut diambil karena dana dari pemerintah pusat belum cair.
“Terkait dengan kenapa kok SPPG Jogotirto per hari ini kita memutuskan untuk off, karena sebab-musababnya adalah lebih, dan ini yang paling utama, lebih kepada belum turunnya anggaran dari BGN,” kata PIC Yayasan, Aris, saat dihubungi wartawan, Senin (13/10).
Ia menjelaskan, dana operasional seharusnya cair setiap periode 10 hari. Namun kali ini terjadi keterlambatan, sementara aturan melarang pengelola menggunakan dana talangan untuk menutupi kekosongan.
“Regulasi kan sangat jelas bahwa operasional dapur tidak diperkenankan untuk menggunakan dana talangan,” ujarnya.
Aris menegaskan bahwa penghentian sementara ini tidak terkait dengan peristiwa di SMP Negeri 3 Berbah beberapa waktu lalu. Pihaknya kini menunggu kejelasan dari BGN dan instansi terkait agar dapur bisa kembali beroperasi.
“Bagi kami pengelola, teman-teman SPPG dan yang lain berharap semakin cepat, semakin baik. Karena satu sisi relawan juga kasihan kalau berhenti lama-lama, kemudian yang kedua juga sasaran kasihan ketika mereka sudah tidak dapat jatah makan siang lagi,” jelasnya.
Yayasan masih menelusuri penyebab keterlambatan pencairan dana, termasuk kemungkinan adanya kendala sistem di BGN pusat.
“Kami masih mencari miss-nya di mana kok bisa sampai tidak cair. Kalau proposal kita masuk ke sana ada kekeliruan, normalnya 3×24 jam proposal kembali dan ada keterangan. Sementara ini belum ada pengembalian proposal,” tutur Aris.
Ia menambahkan, pihaknya sudah melaporkan kendala tersebut kepada anggota DPD RI dari DIY yang datang memantau langsung kondisi di lapangan. Yayasan berharap koordinasi antara SPPG, pemerintah daerah, dan BGN pusat segera menemukan solusi agar layanan makan siang gratis bagi masyarakat dapat kembali berjalan.
