Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berbicara soal pencapaian 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dari sisi kebijakan fiskal.
Purbaya menyebutkan, pemerintah masih berusaha menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB, hingga rasio utang pemerintah yang masih aman di bawah 40 persen terhadap PDB.
“Untuk fiskal yang baik ya, kita masih jaga kebijakan fiskal masih prudent di bawah 3 persen ke PDB defisitnya. Risiko utangnya masih jauh di bawah 60 persen, masih di bawah 40 persen,” jelasnya kepada awak media di kantor Ditjen Pajak, Rabu (15/10).
Selain itu, Purbaya juga menyebutkan program-program yang dijalankan pemerintah selama ini bersifat pro rakyat. Hanya saja, ia memastikan implementasinya dilakukan secara maksimal.
Di sisi lain, ia melihat salah satu kelemahan kebijakan fiskal dalam 1 tahun ini adalah terlalu besarnya anggaran negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI), yang kemudian ia perbaiki dengan mengguyur setengahnya untuk likuiditas perbankan.
Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebanyak Rp 200 triliun ia tebar di bank-bank BUMN, meliputi Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI memperoleh Rp 55 triliun, BTN mendapatkan kucuran Rp 25 triliun, serta BSI Rp 10 triliun.
“Kelemahannya mungkin ya tadi, sebelumnya tadi ada penumpukan uang terlalu banyak di bank sentral sehingga memperlambat ekonomi, yang sekarang sudah diperbaiki jadi harusnya ke depan akan lebih bagus lagi,” jelas Purbaya.
Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, janji kampanye Prabowo yang ingin mencapai pertumbuhan 8 persen dinilai masih membutuhkan waktu yang lebih panjang, tidak bisa tercapai hanya dalam 1 tahun.
“Kan enggak mungkin tahun depan. Enggak mungkin dalam waktu setahun. Saya pikir sih pelan-pelan kita akan bergerak makin cepat,” tegas Purbaya.
Setidaknya, kata Purbaya, pertumbuhan ekonomi tidak lagi terjebak di 5 persen. Pada kuartal IV 2025, ia optimistis ekonomi nasional bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Angka ini diharapkan terus meningkat hingga 6 persen pada tahun depan.
“Tahun depan kita coba dorong ke arah 6 persen atau mendekati 6 atau 6 lebih sedikit. Tahun depannya lagi dengan perbaikan iklim investasi dan lain-lain harusnya bisa lebih cepat lagi,” tuturnya.
“Mungkin 2 tahun ke depan bisa antara 6-6,5. Tahun berikutnya lagi baru kita kebut. Akhir pemerintahan bisa ke arah mendekati (8 persen),” pungkas Purbaya.
