Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan populis yang menguras anggaran negara.
Menurutnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu justru menjadi contoh nyata pemerataan manfaat pembangunan dan upaya menciptakan stabilitas nasional yang dinamis.
“Ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apa lagi yang populis-populis, semuanya ribut. Sekolah Rakyat (atau program) pemerataan yang lain. Semuanya ribut kan? Pasti ada yang protes. Buang-buang duit buat makan,” kata Purbaya dalam acara Investor Daily Summit, dikutip Jumat (10/10).
“Kalau pandangan saya beda. Itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kalau saya lihat, dia menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional yang dinamis,” imbuhnya.
Purbaya menjelaskan, pandangannya sejalan dengan teori pembangunan ekonomi Sumitronomics yang dirumuskan oleh ekonom Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo. Mazhab ini menekankan tiga pilar utama pembangunan negara: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Konsep tersebut sempat populer di masa Orde Baru dengan nama Trilogi Pembangunan. Purbaya menilai, melalui MBG, pemerintah kini tengah menghidupkan kembali semangat itu dalam konteks kekinian.
Program Makan Bergizi Gratis mulai bergulir sejak 6 Januari 2025. Hingga awal Oktober, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggarannya telah mencapai Rp 20 triliun dari total pagu Rp 71 triliun untuk tahun ini.
Dana itu telah disalurkan kepada sekitar 30 juta penerima manfaat melalui 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan data APBN KiTa per 8 September 2025, di mana realisasi MBG baru Rp 13 triliun atau 18,3 persen.
Per 3 Oktober lalu, jumlah penerima MBG tercatat 22,7 juta orang melalui 7.644 SPPG, dan pemerintah terus memperluas cakupan program agar manfaatnya lebih merata.
