Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mendukung program pengangkutan sampah besar (bulky waste) gratis yang digagas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya menjaga kebersihan fasilitas publik di Jakarta.
“Jadi ini memang kita dorong (pengangkutan sampah besar). Saya termasuk sebentar lagi akan meminta semua wali kota, termasuk pasukan oranye (Prasarana dan Sarana Umum) itu untuk selalu mempunyai sense membersihkan tempat-tempat yang menjadi fasilitas publik. Contohnya di taman-taman, itu banyak sekali, contoh saja ini, spanduk yang sudah tahunan, enggak dibersihin,” ujar Pramono di Pos Pemadam Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Senin (13/10).
Menurutnya, kesadaran untuk menjaga kebersihan harus dimulai dari hal-hal kecil di lapangan. Ia juga menyoroti banyaknya spanduk, papan reklame, hingga bendera partai yang dibiarkan menumpuk dan mengganggu estetika kota.
“Nah, yang seperti-seperti ini enggak boleh terjadi. Jadi, hal-hal kecil mulai kita atur di lapangan, termasuk spanduk, billboard, dan sebagainya yang mengganggu, yang tidak produktif, yang sudah terlalu lama,” tegas Pramono.
“Termasuk bendera-bendera partai yang berserakan di mana-mana, saya akan minta untuk dibersihkan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan layanan untuk memudahkan warga membuang sampah berukuran besar atau bulky waste.
Warga Jakarta kini bisa mengajukan penjemputan sekaligus melacak proses pengangkutan secara daring, layaknya memantau pengiriman barang di marketplace.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan inovasi ini dirancang untuk membantu warga membuang barang-barang besar yang sudah tidak terpakai. Barang yang dapat diangkut antara lain kasur, sofa, meja, lemari, dan perabot rumah tangga lainnya.
“Layanan ini hadir untuk mencegah pembuangan sembarangan bulky waste yang berpotensi mencemari lingkungan, menyumbat saluran air, dan menumpuk di sungai,” ujar Asep dalam keterangannya yang diterima kumparan, Sabtu (11/10).
Asep menyebut, layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.
“Semua layanan bebas biaya,” tuturnya.
