Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo menjadi berita populer di kumparanBISNIS, Selasa (14/10). Alasannya karena banyak yang tidak terserap.
Selain itu, ada berita Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memberi sinyal penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut rangkumannya.
BGN Kembalikan Dana MBG Rp 70 Triliun
BGN akan mengembalikan dana program MBG sebesar Rp 70 triliun ke pemerintah. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut BGN menerima alokasi anggaran sebesar RP 71 triliun serta tambahan dana jaga-jaga Rp 100 triliun untuk program MBG. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 99 triliun telah terserap.
“Sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (14/10).
Dadan mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap BGN akan meningkat tajam tahun depan. BGN akan mendapatkan total anggaran sebesar Rp 268 triliun. Hal ini sekaligus menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar dalam jajaran kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program MBG pada 2026.
Dadan menjelaskan program MBG tahun depan akan menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang dan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun per hari.
“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.
Dia menambahkan, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur juga menjadi fondasi utama keberhasilan program MBG. Seluruh pelaksana lapangan merupakan lulusan perguruan tinggi bergelar Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
BGN mencatat dibutuhkan anggaran mencapai Rp 60 triliun untuk membangun 30.000 unit SPPG. Dadan menyebut meski dana tersedia, proses tender pemerintah kerap menghadapi kendala.
Sinyal PPN Turun Tahun Depan
Menteri Purbaya memberi sinyal adanya peluang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2026 meski keputusan tersebut belum akan diambil dalam waktu dekat. Pemerintah masih akan memantau perkembangan ekonomi nasional hingga akhir tahun.
“Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10).
Menurutnya, kebijakan menurunkan PPN harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas fiskal. Rencana penurunan PPN ini akan diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat.
“Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita belajar dulu, hati-hati,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12 persen, namun kebijakan ini batal karena menuai reaksi dan aksi demonstrasi masyarakat. Oleh karena itu, pada akhir 2024 Kemenkeu telah mengambil keputusan menaikkan PPN 12 persen berlaku untuk barang dan jasa sangat mewah. Hal ini menjadikan tarif PPN kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti sabun hingga layanan over the top (OTT) tetap 11 persen.
Adapun realisasi penerimaan pajak per September 2025 mencapai Rp 1.295,28 triliun. Angka tersebut turun 4,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang ada di Rp 1.354,86 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh meningkatnya restitusi pajak kepada wajib pajak.
Reporter: Nur Pangesti
