Pemerintah akan menjadikan Bali sebagai pusat keuangan regional dengan konsep familiy office alias surga pajak bagi para pebisnis. Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi mengatakan, pusat keuangan tersebut nantinya akan dibuat secara modern, transparan, dan berpihak kepada pembangunan ekonomi nasional.
“Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada kumparan, Senin (13/10).
Namun dia memastikan, pemerintah akan menjamin kepastian hukum dan manfaatnya bisa langsung dirasakan bagi perekonomian Indonesia. “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati, memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pemerintah untuk menjadikan Bali sebagai pusat keuangan internasional atau family office hub. Saat ditanya mengenai hal tersebut, ia menegaskan belum mendapat informasi apa pun.
“Nggak tahu saya (soal Bali jadi pusat keuangan). Saya nggak tahu,” kata Purbaya singkat ketika ditemui di Tanjung Priok, Senin (13/10).
Dilansir Bloomberg, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan konsep pusat keuangan di pulau dewata tersebut. Tujuannya, menarik minat bank internasional, manajer aset, dan firma ekuitas swasta untuk beroperasi di Indonesia.
Menurut sumber Bloomberg, kawasan keuangan Bali nantinya akan meniru model Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kawasan ini disebut akan menawarkan berbagai insentif, seperti pengecualian pajak, regulasi khusus, hingga penyederhanaan birokrasi agar lebih ramah bagi pelaku usaha global.
Rancangan hukum khusus juga sedang dipertimbangkan, dengan sistem Singapura menjadi salah satu acuan utama karena reputasinya yang efisien dan pro-bisnis. Pemerintah dikabarkan sedang menyusun proposal untuk diajukan ke DPR, meski rencana tersebut masih berada di tahap konseptual dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Langkah ini juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional, serta mendapat dukungan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, yang disebut memberi masukan secara informal kepada Presiden Prabowo.
