Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan seluruh pekerja Indonesia dapat terlindungi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun ke depan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyatakan keberhasilan sistem jaminan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kontribusi nyata sektor swasta.
“(Kita) perlu memperluas cakupan perlindungan (terhadap seluruh pekerja) walaupun data (peserta JKN) nyampe sudah sekitar 98 persen, kalau bisa sampai ke 100 persen (tahun-tahun kedepan),” kata Cris dalam acara Satya JKN Awards 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).
Kemnaker ingin seluruh pekerja terlindungi. Sebab di balik setiap angka dan data kepesertaan terdapat kehidupan masyarakat Indonesia yang perlu dijaga. “Kita tidak ingin ada satu kurva kerja yang tidak terlindungi,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan terdapat banyak negara yang bertanya bagaimana BPJS bisa mencapai jumlah kepesertaan hingga 98 persen dalam kurung waktu 10 tahun terakhir.
“Banyak negara nanya, gimana sih BPJS kok dalam waktu 10 tahun bisa 98 persen?,” kata Ghufron dalam kesempatan yang sama.
Ia pun menuturkan, BPJS Kesehatan merupakan asuransi paling murah di Indonesia. Menurutnya, tidak ada asuransi lain yang murah daripada BPJS. “Ini murah loh, nggak ada ssuransi kesehatan yang lebih murah daripada BPJS. Saya kalau ada, kepengen kami kasih hadiah lah ya,” kata Ghufron.
Cris memaparkan, terdapat 38,3 juta pekerja beserta keluarganya yang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan hingga September 2025.
Sementara itu, hingga 1 Oktober 2025, kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,6 persen penduduk Indonesia. Adapun terdapat 67,2 juta peserta berasal dari program Pekerja Penerima Upah (PPU).
–
