Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga (k/l) hingga 30 September 2025 mencapai Rp 800,9 triliun, atau 62,8 persen dari outlook tahun berjalan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, meskipun secara agregat penyerapannya tergolong moderat, masih ada sejumlah k/l besar dengan realisasi di bawah 50 persen.
“Belanja kementerian lembaga terutama yang relatif besar. Jadi kalau dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa realisasi belanja k/l sampai dengan September sudah mencapai 62,8% dari outlook,” ujar Suahasil dalam rapat pembahasan realisasi APBN KiTa di kantornya Jakarta, Selasa (14/10).
Menurut paparannya, terdapat tiga k/l besar yang serapan anggarannya masih rendah, yakni Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru mencapai 16,9 persen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di 48,2 persen, serta Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 32,8 persen.
“Beberapa KL dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN pertanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50%, di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” kata Suahasil.
Secara total, belanja k/l tahun ini dianggarkan sebesar Rp 1.275,6 triliun, dengan 15 k/l terbesar menyerap Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu outlook. Di antara k/l besar itu, Polri mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp 103 triliun dari pagu Rp 138,5 triliun (74,3 persen), Kementerian Pertahanan Rp 167,1 triliun (67,5 persen), dan Kementerian Sosial Rp 59 triliun (74,2 persen).
Sementara Kementerian Keuangan sudah mencapai 88,3 persen, dan Kementerian Kesehatan sebesar 73 persen. Suahasil meminta k/l dengan serapan rendah untuk mendorong percepatan belanja pada triwulan IV untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Untuk triwulan keempat, kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja, percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Namun, ia menekankan percepatan itu harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan tata kelola yang baik.
“Sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. Kita memerlukan belanja di kuartal empat, namun kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga,” ucap dia.
