Kemendikdasmen dan Komisi X DPR RI telah menyepakati pagu anggaran Kemendikdasmen 2026 sebesar Rp 55,4 triliun. Meski begitu, Kemendikdasmen menilai, mereka masih kekurangan anggaran.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti meminta tambahan anggaran sebesar Rp 52,9 triliun kepada Komisi X DPR.
“Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025 Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 400 M, sehingga total anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp 55,4 triliun,” kata Mu’ti dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (15/9).
“Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada raker lalu sebesar Rp 52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp 400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp 52,5 triliun,” tambahnya.
Mu’ti menjelaskan, beberapa program masih kekurangan dana lantaran usulan tambahan anggaran sebesar Rp 52,9 triliun tidak dikabulkan. Di antaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid taman kanak-kanak (TK) dan tunjangan serta insentif guru non-ASN.
“Beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain, perluasan jangkauan PIP jenjang TK dan penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP, kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non ASN, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan pemenuhan peralatan pendidikan,” kata Mu’ti.
“Pelatihan dan uji kompetensi guru, program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus penjaminan mutu talenta pendidikan karakter dan lainnya,” sambungnya.
Dalam rapat tersebut, pagu anggaran Kemendikdasmen 2026 sebesar Rp 55,4 triliun telah disetujui.
“Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikdasmen tahun anggaran 2026 sebesar Rp 55,4 triliun,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Namun, Hetifah menyebut Komisi X masih akan memperjuangkan kekurangan dana untuk beberapa program yang disebutkan oleh Mu’ti.
“Kami tentunya akan terus berjuang bersama-sama untuk memastikan hal-hal yang strategis yang belum teralokasi pada anggaran 2026 ini untuk bisa mendapatkan dukungan pembiayaan,” ujar Hetifah usai rapat.
Beberapa program yang disorot Hetifah sama dengan yang disebutkan Mu’ti. Namun, ia juga menyorot program lainnya seperti revitalisasi sekolah.
“Dan kemudian kami juga melihat bahwa dana revitalisasi yang seharusnya kita ingin selesaikan dalam 3 tahun tidak ada lagi sekolah yang infrastrukturnya rusak berat khususnya di daerah-daerah 3T, namun anggaran yang sekarang diberikan kepada Kemendikdasmen baru Rp 11 triliun padahal tahun 2025 ini saja sudah Rp 16 triliun hampir Rp 17 triliun,” ucap Hetifah.
“Dan oleh karena itu kami akan terus berjuang semoga apa yang memang ingin diraih, tujuan yang penting oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kemendikdasmen betul-betul bisa dimanifestasikan melalui anggaran, itu saja teman-teman semuanya,” tambahnya.
