Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh, yang jalurnya akan diperpanjang hingga Surabaya.
Hal ini seiring dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang tidak mau pelunasan utang Whoosh menggunakan anggaran negara alias APBN.
Prasetyo menyebutkan, kemelut utang Whoosh tidak dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10). Namun, dia memastikan pemerintah memang sudah membahasnya dalam kesempatan lain.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah tetap mencari jalan keluar karena Whoosh dinilai sudah menjadi salah satu pilihan moda transportasi masyarakat, terutama menuju ke Bandung.
“Faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” kata Prasetyo.
Selain itu, pemerintah juga masih membuka kemungkinan perpanjangan jalur Whoosh dari Jakarta menuju Surabaya. Terkait hal tersebut, Prasetyo tidak menjelaskan dengan rinci.
“Justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya menolak penggunaan APBN untuk pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Menurutnya, utang tersebut berada di bawah pengelolaan Danantara. Apalagi sejak Maret 2025, negara tak lagi menerima setoran dividen BUMN, karena dialihkan ke Danantara..
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya secara daring dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, juga mengatakan bahwa utang tersebut tak ada di bawah pemerintah. Hal ini karena proyek tersebut dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan konsorsium BUMN yang diketuainya.
Saat ini, PT KAI mendapat beban utang Rp 6,9 triliun dari China Bank Development (CDB) untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek Whoosh.
Sementara itu, total biaya proyek Whoosh mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar atau Rp 19,8 triliun.
