Pemerintah meluncurkan 8 Program Paket Ekonomi 2025 dengan total anggaran mencapai Rp 16,23 triliun. Program ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat akselerasi pembangunan di berbagai sektor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program paket ekonomi 2025 merupakan hasil pembahasan dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini? Yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9).
Program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah kelulusan. Program ini menargetkan 20 ribu peserta yang akan ditempatkan di sektor industri dengan uang saku setara upah minimum sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan.
Anggaran yang disiapkan untuk program magang mencapai Rp 198 miliar pada 2025 dan jumlah yang sama pada 2026.
Kedua, pemerintah memperluas kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Kebijakan ini menyasar 552 ribu pekerja dengan manfaat pembebasan pajak penghasilan selama tiga bulan terakhir tahun 2025. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan Rp 120 miliar pada 2025 dan Rp 480 miliar pada 2026.
Program ketiga, program bantuan pangan kembali digelontorkan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan untuk periode Oktober hingga November 2025 dengan anggaran sebesar Rp 7 triliun. Pemerintah masih membuka opsi perpanjangan hingga Desember jika realisasi anggaran memungkinkan.
Keempat merupakan program bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online (ojol), sopir, kurir, dan pekerja logistik, pemerintah menyalurkan bantuan berupa subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini menyasar 731.361 pekerja dengan potongan iuran 50 persen selama enam bulan.
Perlindungan yang ditawarkan mencakup santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat hingga 56 kali upah, beasiswa senilai Rp 174 juta untuk dua anak, serta santunan kematian total Rp 42 juta. Dana Rp 36 miliar untuk program ini ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kelima, pemerintah juga memberi dukungan bagi akses perumahan melalui program manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menawarkan relaksasi bunga kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen, maupun kredit pemilikan rumah tapak dengan suku bunga diturunkan menjadi BI Rate plus 3 persen.
Kredit untuk pengembang juga direlaksasi menjadi BI Rate plus 4 persen dengan tambahan kemudahan akses SLIK OJK. Tahun ini ditargetkan 1.050 unit rumah dapat terfasilitasi dengan nilai manfaat Rp 150 miliar yang seluruhnya ditanggung BPJS.
Keenam, yakni program padat karya tunai atau cash for work turut menjadi andalan. Melalui kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kemenhub, program ini diproyeksikan menyerap lebih dari 609 ribu pekerja dalam periode September hingga Desember 2025.
Pemerintah mengalokasikan Rp 3,5 triliun melalui Kementerian PU dan Rp 1,8 triliun melalui Kemenhub untuk membiayai upah pekerja harian dalam proyek infrastruktur.
Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi tata ruang melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke sistem Online Single Submission (OSS).
Program RDTR dimulai di 50 daerah pada 2025 dengan dukungan anggaran Rp 175 miliar, dan diperluas menjadi 300 daerah pada 2026 dengan anggaran Rp 1,05 triliun. Langkah ini diharapkan mempermudah investasi dengan kepastian perizinan yang lebih cepat.
Kedelapan, pemerintah menyiapkan program perkotaan untuk mendukung sektor gig economy. Pilot project dimulai di Jakarta dengan penyediaan ruang kerja bersama (working space) dan peningkatan kualitas pemukiman.
Program gig economy ini kemudian diperluas ke sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Pendanaan awal berasal dari dana contingency Pemprov DKI sebesar Rp 2,7 triliun dan didukung anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif.
