Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membeberkan arah Presiden Prabowo Subianto atas peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo. 67 santri wafat akibat tragedi ini.
Menurutnya, ada tiga arahan khusus yang diberikan Prabowo.
Pertama, keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak didik terutama anak-anak usia sekolah dan santri menjadi prioritas.
Kedua, Prabowo menegaskan pemerintah harus hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat.
Ketiga, Prabowo memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan.
Menurut Cak Imin, dari tiga arahan itu Prabowo meminta agar seluruh pesantren dipastikan struktur bangunannya agar kejadian serupa tidak terulang.
“Salah satu upaya-upaya itu Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, pada Selasa (14/10).
Prabowo menyatakan komitmen pemerintah dalam menjamin jalannya proses belajar mengajar di lingkungan pesantren.
“Perhatian pemerintah untuk hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengungkapkan perhatian penuh dari Prabowo itu karena tidak terlepas dari kedekatan Prabowo dengan pesantren.
“Doa restu para ulama menurut presiden senantiasa menjadi titik awal terutama dalam peran beliau sebagai Tentara Nasional Indonesia,” ujar Cak Imin.
“Ini tidak bisa dipungkiri dalam kesejarahan beliau dan pesantren, yang memang memiliki hubungan yang khusus sehingga perjalanan perjuangan beliau senantiasa dalam lindungan restu dan doa para kiai dan ulama,” imbuhnya.
Selain itu, Cak Imin juga menyampaikan pemerintah harus proaktif dalam memastikan seluruh bangunan pesantren memadai dan layak. Ia mencontohkan dalam pemberian persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dalam pengawasan pemerintah daerah yang bisa dipermudah izinnya.
Oleh karena itu, tindak lanjut akan dilakukan khususnya untuk pesantren yang sudah berusia lama atau pesantren dengan bangunan yang rawan.
“Kita menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan warga negara adalah nomor satu, mohon betul kepada Bapak Mendagri untuk segera mengkoordinasikan pemerintah daerah agar keselamatan ini menjadi tagline utama,” ungkapnya.
“Audit di seluruh bangunan terus kita lakukan secara berkala, rehabilitasi tidak boleh ditunda untuk pembangunan-pembangunan gedung yang rawan sekali bencana dan musibahnya. Itulah langkah-langkah yang harus kita atasi dan kita laksanakan bersama,” pungkasnya.
