Hi!Pontianak – Bupati Mempawah, Erlina, menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak muda dari bujuk rayu sindikat perdagangan orang.
Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang migrasi aman dan prosedural agar tidak terjerumus menjadi korban eksploitasi.
“Saya selalu mengingatkan, terutama kepada generasi muda dan para perempuan, jadi TKW atau TKI harus melalui prosedur resmi dan aman. Jangan percaya iming-iming gaji besar dari calo. Sekali salah langkah, bisa terjebak dalam situasi yang sangat membahayakan,” ungkapnya.
Erlina menambahkan, Kabupaten Mempawah sendiri dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus TKI bermasalah di luar negeri. Mereka sempat mengalami kesulitan hukum dan perlakuan tidak manusiawi karena berangkat tanpa dokumen resmi.
“Ini bukan isu yang jauh dari kita. Di Mempawah juga pernah ada warga yang berangkat secara ilegal dan kemudian mengalami masalah di luar negeri. Alhamdulillah, mereka berhasil diselamatkan,” tambahnya.
“Karena itu, edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat paham bahwa keselamatan dan martabat tidak bisa ditukar dengan jalan pintas,” lanjut Erlina.
Erlina mengatakan, tantangan Kalbar sebagai daerah perbatasan menjadikan isu perdagangan manusia semakin kompleks. Jalur-jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus menjadi celah rawan yang dimanfaatkan sindikat untuk mengirim PMI ilegal ke luar negeri.
“Masyarakat perlu tahu bahwa negara hadir untuk melindungi. Tapi perlindungan itu tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada kesadaran dari warga untuk memilih jalur legal. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya pekerjaan, tapi masa depan, martabat, bahkan nyawa,” ujarnya.
Erlina juga mendukung langkah pemerintah pusat dan Kementerian P2MI dalam membangun shelter pekerja migran di wilayah perbatasan serta memperkuat sosialisasi di tingkat desa.
“Kami ingin masyarakat Kalbar termasuk Mempawah boleh sukses di luar negeri, tapi harus lewat jalur yang benar. Jangan gadaikan keselamatan dan membuat keluarga khawatir hanya karena tergoda jalan pintas,” pesannya.
Erlina turut hadir dalam Deklarasi Anti-TPPO yang digelar di Aula Mapolda Kalbar, pada Jumat, 20 Juni 2025. Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Wakapolda Kalbar, sejumlah kepala daerah di Kalbar serta berbagai pemangku kepentingan itu menjadi momen penting menegaskan komitmen bersama melawan perdagangan manusia dan pengiriman TKI ilegal.
