PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan penempatan dana excess reserve dari pemerintah sebesar Rp 55 triliun yang dialokasikan melalui kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong pembiayaan ke sektor-sektor produktif.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, tambahan likuiditas ini akan memberi ruang lebih besar bagi perseroan dalam menyalurkan kredit sesuai agenda pembangunan nasional.
“Penempatan dana ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada BNI. Dengan tambahan Rp 55 triliun, kapasitas pembiayaan kami akan semakin besar untuk mendukung sektor-sektor produktif,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9).
BNI bakal menyalurkan dana tersebut ke sejumlah sektor prioritas pemerintah, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), infrastruktur, energi terbarukan, serta pembiayaan hijau. Arah penyaluran tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendukung agenda pembangunan jangka panjang.
Okki menambahkan, BNI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Perseroan juga berkomitmen menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
“Dengan tambahan Rp 55 triliun, BNI optimistis dapat meningkatkan kontribusi dalam mendanai proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia. Seluruh proses penyaluran pembiayaan akan tetap dijalankan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian dan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Keuangan RI,” tegas Okki.
Dengan optimalisasi penempatan dana pemerintah ini, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
