Bank Dunia (World Bank) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global, termasuk konflik di Timur Tengah yang kian memanas.
Bank Dunia mengatakan, kebijakan makroekonomi yang kuat—seperti inflasi yang rendah, cadangan keuangan yang cukup, dan disiplin terhadap aturan fiskal, telah sangat membantu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Upaya-upaya ini mampu mengelola penurunan belanja pemerintah dan melambatnya investasi.
Pertumbuhan ekonomi ini paling terasa manfaatnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, namun masih kurang terasa bagi kelompok kelas menengah sebagaimana tercermin dari pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat bagi calon rumah tangga kelompok ini. Ke depan, penting untuk berfokus kepada penciptaan pekerjaan yang lebih baik dan mampu menjaga standar hidup kelas menengah.
“Performa ekonomi Indonesia saat ini mencerminkan fondasi yang kuat dan respons kebijakan yang baik,” ujar Carolyn Turk, Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025 berjudul People-First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia, Senin (23/6).
“Untuk menjaga momentum ini, kajian kami menyarankan reformasi struktural yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi, membalikkan tren penurunan produktivitas, dan menciptakan lebih banyak pekerjaan yang lebih baik,” jelasnya.
Laporan ini memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh rata-rata 4,8 persen per tahun selama 2025–2027. Investasi diperkirakan meningkat, didorong oleh program perumahan pemerintah dan peluncuran dana kekayaan negara yang baru, Danantara.
Namun, ada risiko dari tantangan terkait perdagangan global dan fluktuasi harga komoditas. Fokus pemerintah pada deregulasi, iklim usaha yang lebih kondusif, serta reformasi perdagangan dan digital bisa membantu menghadapi risiko tersebut dan mendorong pertumbuhan hingga 5,5 persen per tahun pada 2027. Reformasi ini juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk mendorong permintaan.
Laporan ini menyoroti potensi sektor perumahan sebagai penggerak pertumbuhan yang inklusif. Target pemerintah untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun sejalan dengan strategi “berorientasi pada masyarakat”.
Dengan investasi publik sebesar USD 3,8 miliar per tahun, program ini bisa menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja dan memobilisasi investasi swasta sebesar USD 2,8 miliar, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi bagi jutaan warga.
Laporan ini juga merekomendasikan empat tindakan untuk mendukung pencapaian hal tersebut: meningkatkan investasi di sektor perumahan dan infrastruktur, mereformasi pembiayaan perumahan publik agar dapat memobilisasi modal swasta, mengintegrasikan ketahanan bencana dalam kebijakan terkait perumahan, memperkuat tata kelola dan koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan.
“Program perumahan Indonesia bukan sekadar membangun rumah—namun juga mengenai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif,” kata Habib Rab, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia.
“Dengan mengutamakan masyarakat dan menyelaraskan kebijakan terkait perumahan dengan infrastruktur, keuangan, dan ketahanan bencana, Indonesia dapat membuka jalan baru menuju kesejahteraan,” tambahnya.
