Pendidikan di Indonesia masih tertinggal bahkan dari Brunei dan Vietnam, Kenapa bisa padahal banyak orang pintar di Indonesia? Tidak kurang jika menukil keberadaan orang pintar atau mereka terlihat pintar padahal tidak?
Sudah rahasia umum jika ganti Presiden, Pasti ganti Menteri. Ya, karena Presiden, Menteri merupakan Jabatan Politik. Menteri ditunjuk atau dipilih oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namanya Kabinet dan setiap Presiden memiliki nama Kabinet yang berbeda dari satu Presiden ke Presiden lainnya. Tak luput Menteri silih berganti dari setiap pergantian Presiden baik diisi oleh Profesional kalangan Partai Politik yang sudah memenangkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta oleh Profesional di bidangnya masing-masing.
Salah satu yang pasti setiap pucuk pimpinan Kementeria Pendidikan silih berganti, tak hanya Menterinya juga Kementerian pun bisa berubah non molekurnya. Artinya Misal di masa Presiden A namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di masa Presiden B berubah lagi, berikut ini riwayat pergantian Kementerian Pendidikan dan juga Kurikulum yang silih berganti sebagai berikut:
Di rangkum berbagai sumber terdapat beberapa Perubahan nama kementerian dari tahun 2000 hingga 2025. Pada Era Presiden SBY selama 2 Periode di mana pada tahun 2009 namanya Kementerian Pendidikan Nasional lalu pada tahun 2011 berubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara di Era Jokowi selama 2 periode juga Kementerian Pendidikan mengalami perubahan di mana pada Era Pertama menjabat 2014-2019 yaitu berada di bawah Kabinet Kerja dengan nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sementara pada Era Ke-2 pada tahun 2019-Oktober 2024 kembali berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) setelah perubahan nomenklatur.
Pada Era Presiden Prabowo tahun 2024-2029 di mana pada Oktober 2024 Kementerian Pendidikan dipecah menjadi 3 kementerian baru, pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ke-2 yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan ke-3 Kementerian Kebudayaan pisah menjadi 1 kementerian tersendiri.
Tentu Setiap Menteri yang menjabat meninggalkan Legasi salah satunya utak-atik atau bongkar pasang Kurikulum. Di mana Perubahan kurikulum (2000-2025) di antaranya:
1. Tahun 2004: Kurikulum 2004
2. Tahun 2006: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
3. Tahun 2013: Kurikulum 2013 (K-13)
4. Tahun 2022: Kurikulum Merdeka
Kementerian silih berganti, Bongkar pasang Menteri pun jadi apalagi Kurikulum yang tak luput berubah terus. Sampai kapan pendidikan terus bongkar pasang? Apakah tidak ada Peta Jalan Pendidikan yang menjadi acuan hingga 10 tahun sampai 20 tahun mendatang? Apa karena harus meninggalkan Legasi dari Setiap Menteri?
Dirangkum pada Peringkat Kualitas Pendidikan (PISA) pada Tahun 2022) di mana Indonesia berada di peringkat keenam (Ke-6) di ASEAN dalam penilaian PISA 2022. Bagaimana bisa Indonesia berada atau kalah dari Singapura berada di posisi teratas, diikuti oleh Brunei Darussalam dan Vietnam bahkan Malaysia. Ingat Malaysia pernah meminta khusus Guru Indonesia mengajar di Malaysia tapi sekarang Peringkat Indonesia kalah dengan Malaysia.
Bahkan pada Peringkat pendidikan Berdasarkan Jumlah Penduduk Terdidik, Indonesia berada di peringkat keempat di ASEAN untuk jumlah penduduk yang paling terdidik. Bagaimana bisa ini terjadi? Negara Besar tapi kalah kualitas pendidikannya? Maka dengan itu, adalah menunjukkan bahwa kualitas dan sistem Pendidikan di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Indonesia secara demografi akan diuntungkan dengan Jumlah Penduduk yang potensial bahkan jumlah penduduk berpendidikan di Indonesia terus bertambah maka harus dibenahi kualitas dan System Pendidikan di Indonesia.
Beberapa hal yang perlu dibenahi dari Pendidikan Indonesia Pertama adalah Kompetensi Guru dan Dosen. Dengan memiliki Kompetensi yang mumpuni dapat membuat Pendidikan yang berkualitas. Kompensasi Guru dan Dosen. Di Indonesia Jumlah Sekolah dan Universitas tidak hanya pada Negeri saja tapi juga Sekolah atau Kampus Swasta. Sudah banyak penelitian yang mengindikasikan bahwa Kompetensi dan Kompensasi memiliki pengaruh pada kinerja Guru/ dosen. Tidak sedikit Gaji atau Penghasil Guru jauh dari kata Layak. Sementara tanggung jawabnya sangat besar, bagaimana bisa memenuhi tanggung jawab sebagai pendidik sementara penghasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kurikulum yang silih berganti tiap Menteri juga tidak kalah penting, kenapa tidak dibuat peta jalan Pendidikan Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang? Atau sudah ada tapi tidak optimal? Salahnya di mana? Di setiap Kementerian Pendidikan diisi oleh orang-orang yang memiliki pendidikan mumpuni bahkan banyak Profesor, Doktor yang memiliki kemampuan dan pendidikan tinggi tapi kenapa masih belum banyak berubah Pendidikan di Indonesia? Tidak sedikit satu guru mengampu banyak mata pelajaran dikarenakan kurangnya tenang pendidik guru khususnya di pelosok.
Entahlah harus berapa kali lagi Bongkar Pasang Aturan, Utak Atik Kurikulum bahkan Harus berapa Menteri atau Berapa Presiden lagi agar Kualitas dan Sistem Pendidikan di Indonesia menjadi No 1 di ASEAN saja dulu jika ditingkat ASIA atau Global sulit bersaing.
