Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyebabkan kerugian negara mencapai angka Rp 285 triliun telah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Salah satu tersangkanya, yakni Beneficial Ownership PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza—yang juga merupakan anak Riza Chalid—telah menjalani sidang dakwaan pada Senin (13/10) kemarin.
Akan tetapi, hingga kini masih ada satu tersangka yang masih diburu oleh Kejagung, yakni Mohamad Riza Chalid (MRC). Saat ini, Riza Chalid telah menjadi buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).
Lantas, bagaimana dengan langkah Kejagung terkait proses hukum Riza Chalid?
“Sementara ini, kan, kita masih bermohon red notice ke Interpol. Kita tetap masih berfokus untuk menghadirkan yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (14/10).
Anang memastikan, pencarian Riza Chalid masih terus dilakukan. Namun, dia mengungkap bahwa pengusaha minyak itu tengah berada di luar negeri. Oleh karenanya, lanjut Anang, proses pencarian Riza Chalid tak mudah dilakukan.
“Kita harus ada dulu kerja sama dan salah satu usaha langkah hukum yang kita tempuh adalah dengan menetapkan DPO dan juga memohon untuk red notice kepada Interpol,” tutur dia.
Anang pun menyebut bahwa pihaknya belum bisa memastikan mengenai Riza Chalid nantinya akan menjalani sidang secara in absentia atau tanpa kehadiran di hadapan persidangan.
“Nanti saya bicarakan dulu dengan tim penyidikan seperti apa langkah-langkahnya. Yang penting kan ada untuk syarat disidangkan secara in absentia itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dulu,” ucap Anang.
“Salah satunya sudah diklarifikasi, sudah diumumkan secara nasional, yang bersangkutan sudah dipanggil layak secara hukum untuk dipanggil, baik sebagai saksi, (juga sebagai) tersangka,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anang memastikan bahwa pihaknya juga terus berupaya mengejar aset-aset milik Riza Chalid.
“Yang jelas kita juga tidak hanya berfokus kepada mengejar tersangka. Kita juga terhadap aset-aset yang bersangkutan dalam rangka nanti untuk pemulihan kerugian negaranya,” pungkas dia.
Adapun kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu telah mulai disidangkan sejak Kamis (9/10) lalu. Total, sudah ada sembilan terdakwa yang sudah menjalani sidang dakwaan secara terpisah. Mereka yakni:
-
Eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan;
-
Vice President (VP) Trading and Other Business PT Pertamina Patra Niaga 2021-2023, Maya Kusuma;
-
Manajer Impor dan Ekspor Produk Trading pada Trading and Other Business Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga 2021-2023, Edward Corne;
-
Eks Direktur Optimasi Feedstock & Produk (OFP) PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin;
-
Beneficial Ownership PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza;
-
Eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PT PIS), Yoki Firnandi;
-
Senior Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) periode 2022-1 April 2023, Agus Purwono;
-
Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara dan Presiden Komisaris PT OTM, Dimas Werhaspati; dan
-
Komisaris Utama PT Jenggala Maritim Nusantara dan Presiden Direktur PT OTM, Gading Ramadhan Joedo.
Akibat perbuatannya, mereka didakwa turut terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun. Rincian kerugian dalam kasus ini yakni:
Kerugian Keuangan Negara
Kerugian ini terdiri dari:
-
Ekspor minyak mentah, yakni USD 1.819.086.068,47
-
Impor minyak mentah, yakni USD 570.267.741,36
-
Impor produk kilang atau BBM, yakni USD 332.368.208,49
-
Pengapalan minyak mentah dan BBM, yakni USD 11.094.802,31 dan Rp 1.073.619.047,05
-
Sewa Terminal BBM, yakni Rp 2.905.420.003.854,06
-
Kompensasi, yakni Rp 13.118.191.145.790,47
-
Penjualan Solar nonsubsidi, yakni Rp 9.415.196.905.676,86
Total keseluruhannya yakni sebesar USD 2.732.816.820,63 atau USD 2,7 miliar (setara Rp 45.091.477.539.395 atau Rp 45,1 triliun) dan Rp 25.439.881.674.368,30 atau Rp 25,4 triliun.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara yakni Rp 70.531.359.213.763,30 atau Rp 70,5 triliun.
Kerugian Perekonomian Negara
Kerugian ini terdiri dari:
-
Kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut sebesar Rp 171.997.835.294.293 atau Rp 171,9 triliun
-
Keuntungan ilegal yang didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri sebesar USD 2.617.683.340,41 atau USD 2,6 miliar (setara Rp 43.191.775.117.765 atau Rp 43,1 triliun).
Dengan demikian, total kerugian perekonomian negara dalam kasus ini yakni Rp 215.189.610.412.058 atau Rp 215,1 triliun.
Jika ditotal, maka kerugian negara dalam kasus ini yakni mencapai sekitar Rp 285 triliun.
Akibat perbuatannya itu, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
