DPR RI membuka kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) untuk menelusuri carut-marut penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa pembentukan alat kelengkapan tersebut akan mempertimbangkan skala persoalan dan urgensi perbaikannya.
Kini pemerintah masih fokus pada proses pemulangan jemaah dari tanah suci kembali ke Indonesia.
“Sekarang kita lagi concern bersama pemerintah memulangkan jemaah, itu dulu. Sebab kita ini menghadapi tantangan penerbangan,” kata Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).
“Evaluasinya nanti ada mekanisme panja dan pansus tadi sudah disampaikan,” sambung Cucun yang juga Ketua Timwas Haji DPR 2025 itu.
Secara umum, Pansus dibentuk melalui keputusan rapat paripurna dan bersifat ad hoc hanya untuk menyelesaikan isu tertentu secara lebih mendalam dan menyeluruh, termasuk dengan hak menyampaikan rekomendasi strategis atau bahkan politik.
Sementara Panja merupakan bagian dari alat kelengkapan tetap, seperti komisi, dan bekerja lebih teknis serta terbatas pada pembahasan bersama mitra kerja. Dalam konteks penanganan persoalan haji, Pansus cenderung lebih kuat secara kelembagaan dan memiliki ruang investigasi yang lebih luas.
Pada periode sebelumnya, DPR sempat membentuk Pansus Haji 2024 untuk mengevaluasi berbagai persoalan teknis hingga dugaan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Namun pada pelaksanaan tahun ini, Pemerintah menerima Nota Diplomatik dari Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Isinya, terdapat 5 poin pelanggaran administratif di antaranya masalah koherensi data jemaah, baik yang masuk dalam E-Haj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifes penerbangan.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengakui bahwa banyak hal dalam pelaksanaan haji tahun ini untuk dievaluasi.
“Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi. Banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain,” kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/6).
Ia pun terbuka jika DPR kembali membentuk Pansus Haji 2025. Namun Puan ingin mendengar laporan dari Timwas Haji 2025 yakni Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.
“Nanti, hari ini baru kita buka masa sidangnya. Kita akan mendapatkan laporan kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan komisi VIII,” kata Puan terpisah.
“Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkasnya.
