Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mempercepat proses agar lahan-lahan yang dimiliki Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat digunakan sebagai lahan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun komersial. Salah satu lahannya berada di Karawaci, Kota Tangerang.
Untuk mempercepat proses, Purbaya juga sudah mengutus staf yang diberi tenggat waktu hingga 2 minggu.
“Itu yang satu di Karawaci kan? Itu saya punya tanah 3,7 hektare. Kita akan proses dengan cepat, tinggal dapat balik nama tanah kita dari BPN. Saya sudah suruh staf saya beresin dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, kalau nggak ada sanksi lah kira-kira itu,” kata Purbaya ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat pada Selasa (1410).
Berdasarkan rencana Kementerian PKP, lahan tersebut akan digunakan untuk membangun hunian vertikal. Terkait itu, Purbaya juga menyarankan agar luas unit hunian vertikal yang dibangun bisa dibuat lebih manusiawi.
“Apartemen kan kecil kalau (tipe) 36, jadi saya pikir buat aja yang lebih besar sampai (tipe) 45. Jadi orang tinggal di situ cukup comfortable, beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) setuju, jadi kita akan mempercepat program-program seperti itu,” ujarnya.
Rencananya, lahan di Karawaci tersebut akan dibangun menjadi Karawaci City, yang memiliki 14 tower hunian vertikal dengan total unit mencapai 3.136 unit. Selain Karawaci City, masih terdapat 2 lahan DJKN yang direncanakan untuk menjadi lahan hunian dan sudah ditawarkan proyek investasinya.
Proyek hunian tersebut adalah proyek Pasir Gadung Sky di Banten dengan luas lahan 22.113 meter persegi di mana akan dibangun 8 hunian vertikal dengan kapasitas 1.792 unit di sana.
Lahan ketiga terletak di Maja, Banten yang rencananya akan dijadikan Maja Green Living dengan lahan seluas 74.903 meter persegi yang akan dibangun menjadi 624 unit rumah tapak.
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara juga menjelaskan nantinya hunian yang akan dibangun di lahan DJKN tersebut juga akan terbagi menjadi hunian yang diperuntukkan untuk MBR dan hunian komersial.
“Jadi itu supaya win-win, itu mungkin ada MBR, dan kelas menengah supaya subsidi silang. Jadi supaya masyarakatnya nanti bisa diintervensi di antara yang menengah sama yang bawah. Nanti jadi pembiayaannya, tadi Pak Heru (Komisioner BP Tapera) sampaikan, nanti adalah hybrid. Jadi hybrid itu ada FLPP-nya, nanti di atas itu kita masukin dengan komersial,” kata Ara.
Mau Serahkan 250 Rumah Gratis Non APBN di Tangerang
Selain itu, dalam waktu dekat Ara juga merencanakan untuk menyerahkan 250 rumah gratis kepada rakyat di Kabupaten Tangerang. Ara menjelaskan 250 rumah gratis tersebut dibangun di atas lahan pribadinya dan dibangun oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan
“Jelas ya 250 rumah Mudah-mudahan ya, paling cepat air Oktober, paling lama awal November,” ujarnya.
Saat ini, Ara tengah merumuskan kriteria masyarakat yang bisa mendapat rumah tersebut. Perumusan dilakukan agar rumah bisa diakses secara tepat sasaran. Untuk itu, Ara juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Nanti melibatkan juga bapak bupati supaya nanti warga Tangerang juga bisa menikmati 250 rumah yang tanahnya, yang bangun, semua swasta, non APBN. Nanti bapak bupati yang atur (kriterianya),” kata Ara.
