Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (14/10).
Dalam audiensi itu, Kemenhaj dihadiri langsung oleh menteri dan wakil menteri, Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Usai audiensi yang berlangsung secara tertutup itu, Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya meminta pendampingan dari Kejagung untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.
“Kami tadi beraudiensi dengan Pak Jaksa Agung, saya dengan Wakil Menteri Haji dan tim, ini terkait dengan amanah dari Presiden bahwa beliau berharap pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah ini harus bersih dan transparan,” ujar Gus Irfan kepada wartawan.
“Karena itu sejak awal kita sudah memulai minta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan juga kemarin kita juga ketemu teman-teman dari KPK, sama, dalam rangka mewujudkan amanat Presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel,” jelas dia.
Selain itu, Gus Irfan juga meminta pendampingan terkait peralihan aset-aset dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Terkait dengan proses peralihan aset-aset dari Kementerian Agama dalam hal ini PHU ke Kementerian Haji, kita juga ingin pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yang bersih, klinis, tidak ada permasalahan di kemudian hari,” tutur dia.
Kemudian, kata Gus Irfan, pihaknya juga meminta masukan dari Kejagung untuk melakukan tracing sekitar 300-400 calon pejabat yang akan berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Termasuk kami juga meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300-400 orang yang akan masuk ke Kementerian Haji untuk di-tracking, di-tracing oleh Kejaksaan Agung,” ucap dia.
“Untuk bisa memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersih dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan bahwa pihaknya bakal mendukung penuh Kementerian Haji dan Umrah.
“Jadi intinya teman-teman, bahwa Kejaksaan akan support penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementerian Haji. Dan tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan,” kata Burhanuddin.
“Ini yang pasti pembenahan-pembenahan yang akan kita lakukan,” pungkasnya.
