Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Wisma Danantara untuk membahas sejumlah hal strategis, salah satunya proyek kereta cepat Whoosh. Dalam pertemuan tersebut, isu mengenai pembiayaan utang proyek kembali menjadi sorotan utama.
Ia menegaskan bahwa skema pembiayaan proyek tersebut sejauh ini masih tidak melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Seperti yang sekarang nggak (pakai APBN), yang ke depan saya belum tahu tergantung rencana yang seperti apa,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Selasa (14/10).
Ia menjelaskan bahwa keputusan penggunaan dana negara akan sangat bergantung pada arah dan kebijakan proyek di masa mendatang.
Namun untuk sementara, Purbaya memastikan bahwa penyelesaian proyek Whoosh tidak akan menggunakan APBN.
“Udah banyak duit kok, kelihatannya begitu,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, juga menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi terkait pembiayaan proyek Whoosh.
Ketika dikonfirmasi soal sumber dana yang akan digunakan dan kemungkinan memakai APBN, Dony menekankan bahwa pihaknya masih mengkaji opsi terbaik.
“Oh, nanti kita lagi cari. Mana yang terbaik. Pada intinya kan sama aja. Buat kita mana yang terbaik aja. Yang penting kan Whoosh-nya bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat,” tegas Dony.
Terkait dengan kemungkinan penggunaan dana dividen atau sumber lainnya, Dony menegaskan bahwa banyak alternatif yang tengah dipertimbangkan.
“Oh, kan banyak alternatif. Pada dasarnya yang penting buat kita, bagaimana pelayanan publiknya bisa baik, dan juga koordinasinya baik,” ujarnya.
Saat ini, PT KAI mendapat beban utang Rp 6,9 triliun dari China Bank Development (CDB) untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek Whoosh.
Sementara itu, total biaya proyek Whoosh mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar atau Rp 19,8 triliun.
