Getaran keras pada Senin sore, 29 September 2025, memecah ketenangan Gang KH Abbas II, Buduran—jalan kecil padat penduduk di belakang kompleks Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang warga, Tini, yang tengah menikmati suasana jelang senja di serambi rumah, tersentak ketika tanah di sekitarnya bergetar.
Spontan Tini berlari ke belakang rumah, mengikuti arahan suaminya untuk menyelamatkan diri ke lahan kosong. Rupanya getaran itu bukan berasal dari gempa tektonik, melainkan dari bangunan Ponpes Al-Khoziny yang ambruk.
“Saya enak-enak [santai di depan rumah] gini, [tiba-tiba ada suara] brakk… blem!! Sampai saya lari [ke] belakang rumah … sampai getar ini [teras rumah],” kata Tini saat ditemui kumparan di kediamannya, Kamis (9/10). Tini meminta nama aslinya disamarkan.
Ia menuturkan, bangunan yang ambruk di Ponpes Al-Khoziny sudah lama berdiri. Pada 31 Maret lalu saat Hari Raya Idul Fitri 2025, Tini dan warga sekitar ikut salat Ied di ponpes tersebut dan menyaksikan pembangunan masih berlangsung di bagian atas gedung yang lantai dasarnya merupakan musala.
Selasa malam (30/9), sehari sesudah salah satu bangunan Al-Khoziny roboh, terjadi gempa berkekuatan 6,5 magnitudo di Sumenep yang terasa sampai Sidoarjo. Warga di sekitar Ponpes Al-Khoziny berlarian tengah malam mencari lahan kosong; trauma dengan ambruknya ponpes di lingkungan mereka.
“Karena nggak disangka-sangka orang, itu [bangunan] ambruk,” kata Tini.
Kabar duka itu juga tak disangka oleh keluarga para santri yang menjadi korban. Salah satunya keluarga Farhan, santri yang sudah lima tahun mondok di Ponpes Al-Khoziny.
Sepupu Farhan, Choiru Ummah, mengatakan keluarga mengetahui informasi ambruknya Ponpes Al-Khoziny dari grup wali santri. Setelah mendapat kiriman video dari grup, ayah dan ibu Farhan bergegas menuju pondok. Jasad Farhan ditemukan pada hari kesembilan pencarian dalam kondisi utuh.
“Dengan kejadian ini, jadi tawaduk (taat, rendah hati)—mengamalkan apa yang benar-benar diajarkan sama ponpes; salah satunya anak ditemukan tetap salat [di bawah bangunan yang ambruk]. Berarti kan apa yang disampaikan kiai benar-benar mengena di hati anak,” kata Choiru.
Perasaan yang sama dirasakan Ahmad Faiq, ayah Mochammad Agus Ubaidillah, santri 14 tahun kelas 3 SMP di ponpes itu. Ahmad meyakini, kejadian yang menimpa putranya adalah takdir.
Sejak tamat TK, Ubaidillah sendiri yang ingin mondok di Al-Khoziny, mengikuti jejak sang ayah yang dahulu, tahun 1980-an, juga mondok di sana.
“Jadi ketika saya dengar [musibah itu], ya sudah, itu takdir. Sebelum kejadian, sudah ada takdirnya, sudah ada catatannya. Bahkan saya [jadi] gini juga takdir. Saya kehilangan [anak] itu sudah catatan (suratan takdir),” ujar Faiq.
Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polri, TNI, hingga relawan, melakukan operasi pencarian dan evakuasi korban selama sembilan hari. Hingga pada Selasa, 7 Oktober 2025, Basarnas menutup operasi pencarian tersebut.
Selama sembilan hari, Tim SAR mengevakuasi 171 korban yang terdiri dari 104 orang selamat dan 67 orang meninggal.
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 40 korban dari 67 kantong jenazah. Almarhum ubaidillah merupakan satu dari 40 korban yang berhasil diidentifikasi.
“[Jenazah] yang teridentifikasi sudah kami serahkan ke keluarga dan sudah dimakamkan. Semua kami bantu semaksimal mungkin, dengan pelayanan terbaik kepada keluarga korban,” kata Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto.
Ambruk Saat Pengecoran Terakhir
Irjen Nanang Avianto menjelaskan peristiwa ambruknya ponpes terjadi ketika musala yang sedang dibangun bertingkat tiga di Ponpes Al-Khoziny runtuh secara tiba-tiba pada pukul 15.00 WIB pada Senin sore (29/9). Pada saat itu, ada ratusan santri tengah melaksanakan salat Asar berjemaah di lantai dasar bangunan tersebut.
Pengasuh Ponpes Al-Khoziny, KH Abdus Salam Mujib, mengatakan musala itu sedang dalam proses pengecoran di dak lantai tiga ketika peristiwa terjadi. Pembangunan yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan itu sebenarnya tinggal menyelesaikan tahap akhir.
“Ini pengecoran yang terakhir saja, itu jebol. Ya, hanya itu. Ngecor mulai dari pagi,” katanya.
Salah satu santri menyebut, bangunan itu ambruk dari sisi bawah dan bagian belakang langsung ambles. Seorang santri lainnya, Wahid, siswa kelas tujuh MTs Al-Khoziny menuturkan, bangunan sempat bergoyang sebelum akhirnya ambruk.
Kejadian itu terjadi saat rakaat kedua salat Asar, ketika bagian ujung musala runtuh dan merembet ke seluruh bangunan.
Proses pengecoran sendiri melibatkan sejumlah santri yang ikut membantu konstruksi. Menurut kesaksian santri, membantu ngecor bangunan adalah salah satu hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan ponpes.
Kiai Mujib menyebut bangunan yang ambruk itu direncanakan terdiri dari tiga lantai: lantai dasar untuk musala, dan dua lantai di atasnya untuk kegiatan lain.
Ketua Alumni Al-Khoziny KH Zainal Abidin menyebut musala yang ambruk itulah merupakan bangunan tertua atau yang paling awal dibangun. Pesantren Al-Khoziny sendiri sudah didirikan sejak 1915 yang artinya kini usianya sudah menginjak lebih dari satu abad.
Satelit Google Earth tampak atas menangkap citra bangunan musala sudah ada pada 2002. Bangunan itu kemudian pada 2024 berubah dari tadinya menjadi kerangka bangunan. Pada Juli 2025, kerangka itu masih terlihat meskipun lebih tampak rapi karena diduga sudah dilakukan pengedakan.
Jika dilihat dari citra satelit Google Earth (Street View), sejak tahun 2015 hingga 2024 dari Gang KH Abbas I, terlihat pondok perlahan berubah menjadi bangunan bertingkat yang padat dan menjulang.
Pada tahun 2015, bangunan di Ponpes masih didominasi struktur dua bangunan utama dengan masing-masing tiga sampai empat lantai, serta halaman depan yang terbuka dan rindang.
Memasuki tahun 2017 hingga 2019, mulai terlihat awal pembangunan tambahan berupa tiang-tiang pancang dan struktur besi di halaman pondok dekat jalan. Halaman yang semula terbuka mulai berubah menjadi bangunan dua lantai pada 2019.
Perubahan yang paling mencolok terjadi pada rentang 2022-2024. Bangunan bertingkat tiga mulai terbentuk di halaman itu dan terus berkembang dengan beberapa ruang baru yang dibangun secara bertahap.
Kini pesantren Al-Khoziny tengah membangun asrama di dekat Gang KH Abbas II. Warga seperti Tini resah karena konstruksi bangunan yang diisukan bakal menjadi 4-5 lantai itu hanya menggunakan sepatu kolom.
“Itu mengkhawatirkan, tidak ada paku bumi. Dikeduk paling setengah meter kedukannya (ke bawah). Biar enggak terlalu dalam, orang-orang (warga sekitar) langsung (berpikir), ‘waduh, waduh,’” kata Tini.
Ketua Alumni Al-Khoziny KH Zainal Abidin menjelaskan, pembangunan yang berlangsung bertahap disebabkan keterbatasan dana. Pembangunan dilakukan secara swadaya dari keluarga pengasuh, para santri, serta masyarakat sekitar.
Sejak didirikan oleh KH Muhammad Thalib Al-Khoziny, pesantren ini memang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Al-Khoziny merupakan salah satu pusat pendidikan Islam tertua di Sidoarjo yang mandiri dalam membiayai operasional serta pembangunan.
“Jadi tidak pernah ada sumbangan-sumbangan yang sifatnya dari pemerintah. Dari tahun ke tahun karena santrinya semakin banyak maka dari pihak pondok ya harus bisa memberikan fasilitas untuk kamarnya, untuk proses belajar-mengajarnya itu pasti itu secara alamiah harus dipenuhi,” terang Zainal.
Ahmad Faiq selaku orang tua santri mengatakan tidak mengetahui adanya proses pembangunan di pondok tempat anaknya menimba ilmu. Ia menyebut selama ini hanya membayar SPP sebesar Rp 50 ribu per bulan untuk biaya pondok dan sekitar Rp 75 ribu untuk sekolah. Menurutnya, dengan jumlah sebesar itu, tidak mungkin digunakan untuk pembangunan gedung.
“SPP segitu gak nyentuh untuk pembangunan. Rp 50 ribu itu mau kemana? Kalau biaya segitu gak nyampe ke pembangunan,” kata Faiq.
Diduga Dipicu Kegagalan Konstruksi
Hasil penyelidikan sementara menunjukkan dugaan kegagalan konstruksi akibat perubahan fungsi bangunan di Ponpes Al-Khoziny. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan, indikasi awal menunjukkan failed of construction menjadi penyebab musala bertingkat tiga tersebut runtuh.
Untuk memastikan penyebab pastinya, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah ahli teknik sipil, ahli bangunan, dan konstruksi gedung. Salah satunya dari ahli konstruksi ITS Surabaya, Mudji Irmawan, yang juga menyimpulkan adanya kegagalan struktur.
Menurut Mudji, kegagalan struktur terjadi karena elemen-elemen bangunan tidak mampu menahan beban yang bekerja.
“Hal ini kenapa terjadi? [Karena] elemen strukturnya tidak mampu menerima beban yang bekerja. Karena hubungan balok-kolom atau joint atau sambungan antara balok dan kolom itu tidak sempurna,” kata Mudji.
Mudji menjelaskan proses pembangunan Ponpes Al-Khoziny tidak sesuai standar karena menggunakan pancake method yakni menindih bangunan baru di atas bangunan existing tanpa perhitungan ulang beban dan kekuatan konstruksi.
Praktik tersebut dilakukan ketika gedung dua lantai ditambah menjadi tiga lantai atau lebih tanpa memperkuat struktur dasar dahulu sehingga ia tidak dapat menahan beban tambahan yang tidak seharusnya ada di atasnya.
“Kalau dari 2 [ditambah] jadi 3 lantai, bebannya 150%. Kalau dari [lantai] 2 ke 5 kan nambahnya 250% [bebannya], pasti berat,” ujar Mudji.
Bahkan saat proses pembongkaran puing, tim di lapangan menemukan kondisi sejumlah kolom yang sudah tidak utuh lagi. Ada bagian kolom yang bengkok, retak, sebagian sambungan antara balok dan kolom tampak tidak menyatu sempurna.
Dosen Teknik Sipil ITS itu menjelaskan, dalam setiap pembangunan gedung bertingkat, khususnya lebih dari dua lantai, terdapat tiga unsur penting yang harus diperhatikan: perencana struktur, pelaksana, dan pengawas. Ketiganya harus berjalan seimbang agar hasil konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.
Adapun tiga unsur itu disebut Mudji harus ditelaah untuk memastikan perencanaan teknis yang benar, pihak kontraktor pelaksana, dan pihak pengawas di lapangan. Menurutnya, ketiganya memiliki tanggung jawab sesuai UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan UU Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi.
“Sehingga kita akan merangkai menjadi suatu cerita mulai dari ide pengurus pesantren, kemudian dituangkan dalam perencanaan teknis yang sesuai dengan peruntukan fasilitas pendidikan, kemudian dilaksanakan oleh orang yang paham mengenai detail-detail mulai pengecoran, pemasangan tulangan, jumlah tulangan, dan diawasi oleh tenaga pengawas yang juga berpengalaman serta bersertifikat,” tutur dia.
Di sisi lain, Mudji mengatakan bahwa gedung yang kini masih berdiri di Ponpes Al-Khoziny juga perlu dicek karena lantai atas digunakan sebagai asrama santri dengan kapasitas hingga ratusan orang. Satu kamar bisa diisi enam santri.
Jika ada 50 kamar, bobot yang ditanggung mencapai 300 orang. Oleh karenanya, ia sudah meminta pemerintah daerah Sidoarjo untuk melakukan audit.
“Ada dua yang bisa kita simpulkan kalau audit itu selesai. Satu, dilakukan perkuatan, selama itu mungkin. Dua, kalau tidak mungkin ya harus di-demolish, harus dibongkar,” katanya.
Pengurus Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PW RMI NU) Jatim Abdul Hakim Hidayat menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang berlaku.
Namun, proses hukum diharapkan tidak menimbulkan stigma negatif terhadap pondok pesantren. Ia berharap pihak berwenang dapat bersikap bijak dalam menyampaikan hasil investigasi.
“Kami berharap, paling tidak, [kejadian ini] tidak malah menimbulkan hukuman sosial, seolah-olah nanti pesantren ini tempat sesuatu yang membahayakan. Jadi saya mohon kepada pihak berwenang juga bisa lebih bijak bagaimana rilisnya nanti atau dan lain sebagainya hasil dari investigasi mereka,” ucap Abdul.
Terkait kemungkinan kelalaian dalam pembangunan, Mudji berkata, “Kalau dari yang terbangun, yang utuh, saya bisa menyatakan bahwa pelaksana ini tidak memahami permasalahan teknis pada pembangunan konstruksi gedung, apalagi lebih dari dua (tingkat).”
Diduga Lalai, Siapa Harus Tanggung Jawab?
Kepolisian masih menelusuri kemungkinan unsur pidana runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khoziny. Untuk membantu proses investigasi, Mudji diminta penyidik Polda Jatim mengambil sejumlah benda uji (sampel) di lokasi kejadian sebagai barang bukti.
Empat hari setelah kejadian, Tim Reskrimsus Polda Jatim berkoordinasi dengannya untuk mengambil delapan sampel beton silinder dari bagian kolom, balok, dan plat bangunan, serta 20 batang besi dengan berbagai diameter. Seluruh sampel tersebut diserahkan kepada polisi untuk disita sebagai barang bukti.
Mudji menjelaskan, proses pengambilan sampel dilakukan dengan dua cara, yakni beton diambil menggunakan metode core drill berukuran 10×20 cm, sedangkan besi dipotong langsung di lapangan dengan alat las dalam berbagai diameter.
Pemeriksaan lanjutan terhadap mutu beton dan tulangan akan dilakukan setelah hasil pengujian keluar.
“Kalau sudah ada hasil pengujian mutu beton dan mutu tulangan, kami diminta tolong untuk menggambar sesuai kondisi lapangan. Jadi nanti kirim kondisi lapangan, kan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seperti apa. Sehingga polisi akan mudah memahami apakah ini berbeda antara yang di lapangan dengan yang sesuai standar hitungan yang benar,” kata Mudji.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penyidik menelusuri dugaan kelalaian. Sementara itu, Irjen Nanang menjelaskan Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi untuk dimintai keterangan, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan pembangunan ponpes.
Polisi juga berkoordinasi dengan sejumlah ahli, baik di bidang konstruksi maupun hukum pidana.
Adapun pasal yang disangkakan dalam perkara ini mencakup Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat, serta Pasal 46 ayat (3) dan/atau Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terkait pemenuhan persyaratan teknis bangunan.
Dalam konteks ini, Pengajar Fakultas Hukum UGM Muhammad Fatahillah Akbar menjelaskan, pertanggungjawaban pidana bisa timbul jika terdapat kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum, termasuk mengabaikan syarat keselamatan dalam pembangunan dan pengelolaan gedung.
Menurutnya, pengelola atau pihak yang bertanggung jawab atas gedung dapat dimintai pertanggungjawaban, terlebih jika terbukti tidak memenuhi standar teknis.
“Setiap orang yang karena kelalaian mengakibatkan meninggalnya orang lain dipidana. Pasal 359 KUHP. Jadi misal membangun gedung, harus ada PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), harus ada sertifikasi keamanan, dan sebagainya. Tapi diabaikan, bisa (kena delik), masuk kelalaian,” jelas dia.
Untuk mengetahui riwayat pembangunan hingga kontraktor yang dipakai Ponpes Al-Khoziny, kumparan telah memohon wawancara kepada pengasuh ponpes melalui anggota Banser di Ponpes Al-Khoziny untuk dihubungkan ke pihak pondok. kumparan juga menghubungi penceramah Ponpes Al-Khoziny Ustaz Abdul Rouf, namun ia tidak berkenan memberi respons.
KH Sirojul Alam atau Gus Siroj sebagai keluarga pengasuh Ponpes Al-Khoziny mengarahkan kumparan untuk mewawancarai Syafiuddin Lastiyanto alias Gus Syafiq namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban.
Saatnya Pesantren Berbenah
Robohnya bangunan Ponpes Al-Khoziny dinilai perlu menjadi bahan introspeksi diri. Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah berpandangan, peristiwa ini terjadi karena berbagai aspek yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
“Kita menanggapi persoalan ini pertama-tama harus melakukan introspeksi (muhasabah). Kita harus melihat peristiwa ini sebagai satu musibah akibat dari berbagai hal. Dengan adanya peristiwa ini bisa jadi merupakan teguran keras kepada kita semua,” ujarnya.
Apalagi, pesantren Al-Khoziny dan pondok lainnya berperan signifikan dalam sejarah pergerakan bangsa. Dari lingkungan pesantren telah lahir para pejuang kemerdekaan Indonesia dan ulama besar seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Nahrowi, KH Hamid Abdullah Pasuruan, KH R. As’ad Syamsul Arifin Situbondo, Mbah Mas’ud Purworejo, serta Mbah Jaelani Tulangan.
Dua di antara mereka, KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah, adalah tokoh besar yang berasal dari kalangan alumni Al-Khoziny Buduran dan kemudian menjadi pendiri Nahdlatul Ulama (NU).
Oleh karena itu, menurut Ikhsan, peristiwa ini hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kalangan pesantren, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan fasilitas publik.
Menurutnya, sudah seharusnya ada perhatian dan asistensi dari pemda setempat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Pimpinan pesantren bila akan membangun fasilitas pesantren hendaknya berkonsultasi dengan pemda khususnya yang berkaitan dengan izin IMB termasuk pihak pemda memberikan asistensi dan nasihat nasihat berkaitan dengan kualitas konstruksi bangunan agar bangunan itu kokoh sebagai bentuk amal jariyah dari pemda terhadap pendidikan pesantren,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, PW RMI NU Jatim menyarankan agar para pengelola pondok pesantren mulai menata dan mengklasifikasikan aset bangunan berdasarkan struktur dan usia.
“Mungkin dari situ ada pendampingan dari pemerintah berwenang untuk bisa memberi saran tentang beban, kondisi struktur lanjutan, dan kapasitas apa yang harus dikurangi dan titik-titik mana yang perlu dibenahi,” kata Abdul Hakim.
Dari sisi cara mendidik, sosiolog anak Unair, Prof. Bagong Suyanto, melihat pendekatan yang digunakan dalam mendisiplinkan santri perlu dievaluasi. Menurutnya, meskipun mengecor bersama ada maksud baik dan sudah menjadi tradisi lama di lingkungan pondok pesantren, namun tetap perlu ada penyesuaian dengan perkembangan zaman.
“Sekarang ini kan eranya sudah berubah. Harus lebih mendidik, harus lebih diarahkan pada kegiatan yang memang membangun tidak hanya sekadar sikap gotong-royong, tapi ya sikap sopan santun lain dalam kehidupan bersosial atau beragama itu kan juga perlu.”
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, mengatakan Kementerian Agama akan menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengidentifikasi kebutuhan pesantren yang membutuhkan pendampingan.
Langkah ini diambil agar lebih dari 42 ribu pesantren yang tersebar di Indonesia memiliki kesadaran bersama dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan santri dan keberlangsungan aktivitas pesantren.
“Presiden sudah menginstruksikan untuk melakukan langkah-langkah khusus yang diberikan kepercayaan kepada Pak Menko Cak Imin bekerja sama dengan Pak Menteri Agama, mengidentifikasi pesantren-pesantren yang memang membutuhkan untuk diberikan bimbingan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terhadap terjadinya bencana serupa,” kata Thobib.
Selama ini, menurut Thobib, pesantren memiliki otoritas dan kemandirian dalam pengelolaan kegiatannya. Adapun Kemenag hanya bersifat koordinatif dan fasilitatif sehingga tidak memiliki otoritas penuh yang sifatnya langsung menyangkut kearifan pesantren.
Dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hanya disebut bahwa pesantren harus memiliki lima unsur yakni ada santri, kiai, pondok, masjid, dan kajian tentang islam (dirasah islamiah). Pesantren hanya wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama.
“[Terkait] gedung sudah ada regulasinya, tidak hanya berlaku di pesantren. Untuk semua: madrasah, sekolah, rumah ibadah, perkantoran. Semua sudah ada prosedurnya, kalau dulu istilahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung),” katanya.
Terkait evaluasi, ke depan Kemenag bakal membangun standar ekosistem pesantren yang memiliki pemahaman terhadap bahaya bencana agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kejadian ini menjadi trigger untuk pemerintah lebih perhatian kepada pesantren,” tutupnya.
