Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membiayai pembangunan pusat keuangan di Bali yang tengah digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ia menilai proyek tersebut bukan prioritas pemerintah, terutama dalam konteks efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Saya udah denger lama isu itu (pembangunan pusat keuangan di Bali), tapi biar aja,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (13/10).
Menurutnya, jika DEN memiliki sumber pembiayaan sendiri, proyek tersebut dapat dilanjutkan tanpa harus melibatkan dana negara.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana,” tegasnya.
Purbaya menekankan arah kebijakan fiskal saat ini berorientasi pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Ia menolak pengalihan anggaran yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional Jodi Mahardi menjelaskan bahwa pusat keuangan di Bali dirancang untuk menjadi kawasan modern dan transparan yang berpihak pada pembangunan ekonomi nasional.
“Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” kata Jodi.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan proyek tersebut dilakukan secara hati-hati dengan menjamin kepastian hukum serta manfaat ekonomi bagi Indonesia.
“Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati, memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Dilansir Bloomberg, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan konsep pusat keuangan di pulau dewata tersebut. Tujuannya, menarik minat bank internasional, manajer aset, dan firma ekuitas swasta untuk beroperasi di Indonesia.
Menurut sumber Bloomberg, kawasan keuangan Bali nantinya akan meniru model Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kawasan ini disebut akan menawarkan berbagai insentif, seperti pengecualian pajak, regulasi khusus, hingga penyederhanaan birokrasi agar lebih ramah bagi pelaku usaha global.
Rancangan hukum khusus juga sedang dipertimbangkan, dengan sistem Singapura menjadi salah satu acuan utama karena reputasinya yang efisien dan pro-bisnis. Pemerintah dikabarkan sedang menyusun proposal untuk diajukan ke DPR, meski rencana tersebut masih berada di tahap konseptual dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Langkah ini juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional, serta mendapat dukungan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, yang disebut memberi masukan secara informal kepada Presiden Prabowo.
