Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, sosialisasi dan pengawasan terhadap pedagang akan dilakukan setelah peraturan gubernur (Pergub) tentang larangan konsumsi daging anjing dan kucing disahkan.
Pramono menjelaskan, nantinya aparat pemerintah daerah seperti Satpol PP akan dilibatkan untuk memastikan aturan tersebut berjalan di lapangan.
“Ya, nanti kalau pergubnya sudah jadi. Tentunya aparat yang dimiliki oleh pemerintah daerah termasuk Satpol PP yang akan bertugas untuk melakukan pengecekan di lapangan,” ujar Pramono usai beraudiensi dengan Koalisi Dog Meat Free di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/10).
Ia menegaskan, Pergub tersebut akan berlaku secara umum tanpa memandang latar belakang masyarakat, termasuk para pedagang di lapo atau warung tertentu.
“Yang namanya Pergub itu berlaku secara umum. Enggak melihat suku, enggak melihat agama, enggak melihat apa pun tetapi berlaku bagi semuanya,” tegas Pramono.
“Maka dengan demikian kalau Pergub-nya sudah ada ya berlaku bagi semuanya,” lanjutnya.
Audiensi dengan Koalisi Dog Meat Free Indonesia
Sebelumnya, Pramono menerima audiensi dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) yang menyampaikan keluhan dan usulan terkait praktik perdagangan daging anjing di Jakarta.
“Pada hari ini saya menerima audiensi dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia. Mereka menyampaikan beberapa keluhan, usulan, dan tentunya sebagai Gubernur Jakarta, saya tadi juga langsung merespons. Ada permintaan untuk membuat Pergub mengenai dog meat free. Jadi, daging anjing tidak untuk dikonsumsi di Jakarta,” ujarnya.
Ia menambahkan, usulan itu akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Pergub yang ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.
“Untuk itu tadi saya sudah meminta kepada Balai Kota untuk mempersiapkan dan mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan selesai. Pergub ini berkaitan dengan larangan untuk perdagangan daging anjing di Jakarta maupun kucing tentunya,” kata Pramono.
