Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan menggunakan dana pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur meskipun dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang tidak mandiri dapat memberikan beban ekonomi.
“Andai kata ada pandangan bahwa pembangunan infrastruktur tidak memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan karena membangun infrastrukturnya tidak mandiri, menggunakan dana pinjaman yang sangat besar, yang akhirnya memberikan beban terhadap ekonomi,” kata Dedi dalam video yang dikirim ke kumparan, Senin (13/10).
Dedi menyebut, untuk membangun infrastruktur yang mandiri, maka pemerintah harus efisien. Langkah ini dapat dilakukan dengan membelanjakan anggaran publik untuk kepentingan publik.
“Mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja listrik, mengurangi belanja air, mengurangi belanja perjalanan dinas, mengurangi belanja pakaian dinas, mengurangi kegiatan-kegiatan seminar-seminar, simposium-simposium, kegiatan protokoler-protokoler, FGD-FGD,” ucap Dedi.
Meskipun demikian, Dedi mengatakan pinjaman boleh saja dilakukan dengan terukur. Dana pinjaman yang diajukan tidak boleh melebihi keuangan yang dimiliki.
“Nah, pinjam boleh, tapi terukur. Terukur berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan,” ujar Dedi.
Dedi menyebut telah menerima tawaran pinjaman dana daerah tersebut. Namun, ia menolak dan akan membangun dengan dana yang dimiliki Provinsi Jawa Barat.
“Tetapi saya di Provinsi Jawa Barat, meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan,” kata Dedi.
“Saya tidak memilih mencari pendapatan baru, yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata gubernur yang akrab disapa KDM alias Kang Dedi Mulyadi itu.
