Pemerintah mengucurkan dana segar Rp 200 triliun ke bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan penyaluran dana jumbo tersebut harus diarahkan pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor-impor.
“Dari kami ya untuk melihat dana yang Rp 200 triliun yang masuk kepada Himbara itu benar-benar dipergunakan terutama untuk yang berorientasi ekspor dan juga untuk dalam mereka penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9).
Rosan mengatakan alokasi pembiayaan tidak hanya diperuntukkan bagi sektor swasta, namun juga merata ke berbagai sektor lain yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
“Itu diskusinya kami tadi dan itu akan dialokasikan untuk program-program yang produktif dan juga untuk mendorong penyaluran tidak hanya ke sektor swasta tapi juga merata ke banyak sektor yang tadi saya sampaikan lebih banyak ke penciptaan lapangan pekerjaan dan juga ekspor orientasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, dana Rp 200 triliun tersebut nantinya bisa juga disalurkan untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
Dia telah menginstruksikan agar bunga kredit yang dikenakan menjadi lebih ringan, turun menjadi 2 persen dari sebelumnya sekitar 4 persen. Dengan begitu, tidak ada tambahan beban biaya bagi Himbara.
“Uangnya itu bisa dipakai ke Koperasi Merah Putih kalau sudah siap dan kami ada instruksi ke perbankan kalau dipakai untuk Koperasi Merah Putih otomatis bunga yang kami charge ke mereka jadi lebih rendah ke mereka, jadi 2% dari sebelumnya sekitar 4%,” ucap Purbaya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9).
Rincian Penempatan Dana
Dari total Rp 200 triliun, masing-masing Bank Himbara mendapat porsi berbeda. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing memperoleh Rp 55 triliun. BTN kebagian Rp 25 triliun, sementara BSI mendapat Rp 10 triliun.
Purbaya menjelaskan, BSI turut menjadi salah satu penerima karena merupakan satu-satunya bank yang memiliki akses layanan penuh di Provinsi Aceh.
“Itu jadi dananya akan kita kirim sudah saya setuju tadi pagi, sebentar lagi dikirim,” kata Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).
