Komisi II sempat meminta Kemendagri untuk menghentikan efisiensi terutama dalam hal transfer dana daerah ke Pemda. Dana transfer ini sangat berpengaruh pada operasional daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, memang dari pajak. Tapi, kepala daerah harus perhatikan betul sebelum menaikkan pajak lewat PBB–yang paling mudah dinaikkan.
“Nah di situ ada ketentuan bahwa setiap kenaikan itu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dua, melakukan sosialisasi pada masyarakat,” kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).
“Nah sosialisasi dilakukan, dialog dilakukan, masyarakat jelaskan. Dan lihat juga kira-kira berdampak kepada ekonomi masyarakat, berdampak nggak? Kalau masyarakat nggak mampu diberikan beban, ya mereka pasti akan berat sekali,” tambah dia.
Tito mengungkapkan, 80% kepala daerah yang memimpin saat ini merupakan kepala daerah yang baru. Tidak semua kepala daerah baru ini menjalankan kebijakan sendiri dalam menaikkan pajak. Ada yang melanjutkan kebijakan pemimpin yang lama.
“Oleh karena itu, Kepala Daerah harus bijak,” ujar Tito.
“Nah oleh karena itulah, saya minta untuk melakukan evaluasi kembali. Sosialisasi dan evaluasi. Ada yang melakukan sosialisasi dan diterima. Ada juga yang melakukan sosialisasi, masyarakat menolak dan dilakukan evaluasi. Dicabut atau ditunda. Ada yang dicabut, rata-rata,” jelas dia.
Tito mengatakan, hanya ada 5 kepala daerah yang baru dilantik menaikkan PBB di atas 1%, termasuk Pati. Sisanya, mereka melanjutkan kebijakan lama.
Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, eks Kapolri itu sudah mengumpulkan kepala daerah guna memastikan kebijakan harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi daerah masing-masing.
“Pertimbangan dua hal. Sosialisasi dengan elemen masyarakat. Kalau masyarakat setuju, mayoritas terapkan. Kalau mayoritas nggak setuju, jangan dipaksakan. Masalah,” tutur dia.
“Sambil lihat juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Itu harus dihitungkan. Maka Kepala Daerah harus bijak,” ucap dia.
